Menurutnya, sinkronisasi data pusat dan daerah seolah terputus. Kunjungan kerja pejabat negara ke lokasi bencana dianggap hanya menjadi seremoni belaka jika pada akhirnya data yang masuk ke meja kebijakan tidak mencerminkan penderitaan rakyat yang kehilangan akses air untuk pertanian.
Evaluasi Menteri dan Pertanyaan untuk Tokoh Minang
Pihak Nagari mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja menterinya. Ada kekhawatiran bahwa kesalahan data ini bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan upaya "cek ombak" untuk melihat reaksi masyarakat Minang.
"Kami sangat menyayangkan hal ini. Kepada Bapak Presiden, ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Apakah ini disengaja untuk menguji reaksi orang Minang? Ataukah keberadaan tokoh-tokoh hebat asal Sumatra Barat yang duduk di parlemen saat ini dianggap tidak ada oleh kementerian terkait?" tegasnya.
Tantangan Bagi Perwakilan RakyatNarasi ini juga menjadi sindiran tajam bagi para tokoh besar asal Sumatra Barat yang berkiprah di tingkat nasional. Publik mempertanyakan apakah mereka akan ikut diam menonton ketidakadilan data ini, atau berani bersuara membela hak-hak petani di kampung halaman.
"Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan. Jika data saja sudah 'Nol', maka harapan akan perbaikan infrastruktur juga akan menjadi Nol. Kami butuh bukti nyata, bukan sekadar kunjungan dan janji perhatian," tutupnya. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
