Setiap tahun, pemerintah mengelola anggaran keuangan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan membangun infrastruktur. Namun, anggaran yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan terjaminnya kepentingan publik. Dalam konteks ini, pengaruh oligarki dalam proses politik dan kebijakan publik patut mendapat perhatian serius, karena berpotensi merugikan keuangan negara secara keseluruhan namun sistematis.
Oligarki tidak selalu hadir dalam meningkatkan korupsi wajah yang dikenal, malah sering bekerja melalui mekanisme yang sah secara prosedural, tetapi menyimpang dari tujuan keadilan sosial dan kepentingan umum. Ketika modal kekuatan memiliki akses dominan terhadap pengambil keputusan, kebijakan publik berisiko besar diarahkan untuk melayani segel kepentinganintir elite, bukan kebutuhan rakyat secara luas.
Fenomena politik yang mahal menjadi salah satu jalan utama untuk memperkuat peran oligarki. Proses pemilu dan pilkada yang mahal membuat kandidat politik bergantung pada dukungan investor. Ketergantungan ini tidak berakhir setelah pemilihan selesai. Dalam banyak kasus, hubungan berlanjut dalam bentuk kompromi kebijakan, pemilihan proyek strategis, dan penyusunan peraturan yang secara langsung mempengaruhi keuangan negara.
Berbagai penelitian menjelaskan bahwa proses tata kelola pemerintahan dengan biaya politik mahal selalu berhubungan dengan tingkat risiko konflik kepentingan terutama partai politik, sehingga dampaknya tidak selalu berupa otoritas otoritas anggaran secara langsung, tetapi muncul bentukkorupsi kebijakan (policy corruption).Berbagai regulasi yang mudah terutama disektor sumber daya alam, insentif fiskal yang salah sasaran, sehingga bahkan transmisi risiko keungan kepada negara merupakan suatu bentuk perlindungan keuangan negara yang dapat merugikan negara bahkan melanggar hukum secara eksplisit.Laporan dan temuan dari beberapa instansi pengawas juga menunjukkan bahwa kebocoran keuangan negara tidak hanya berasal dari tindak pidana korupsi individu, tetapi juga dari lemahnya pengawasan terhadap kebijakan strategis. Negara sering kehilangan potensi pendapatan karena kebijakan yang terlalu partisan untuk kepentingan investor besar, sementara manfaat fiskal bagi negara dan masyarakat sangat minim. Orang sering tidak memperhatikan kerugian seperti ini karena tidak dianggap sebagai kejahatan.
