Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi: Fokus Keselamatan dan Masa Depan Transportasi

“Tanpa evaluasi terukur, perubahan regulasi berpotensi hanya menyelamatkan persoalan lama ke dalam norma baru,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Terkait angkutan sekolah, Fraksi Gerindra menerima kesiapan kajian kebutuhan, skema pembiayaan jangka panjang, serta dampaknya terhadap angkutan umum yang sudah ada. Mereka mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbolik program yang sulit berkelanjutan, serta meminta kejelasan konsekuensi fiskalnya.

Berbeda dengan nada, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap dua Ranperda tersebut. Mereka optimis, dengan pembahasan yang mendalam, terbuka, dan kolaboratif, Ranperda akan menjadi produk hukum yang kuat,implementatif, dan berpihak pada keselamatan serta kepentingan masyarakat.

Fraksi NasDem menyoroti fakta bahwa sistem pencegahan kebakaran yang ideal seringkali gagal di lapangan akibat berbagai faktor, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih realistis dan aplikatif.

Dari Fraksi Karya Kebangsaan, disampaikan penekanan pada pengaturan pencegahan, penanggulangan, peran serta masyarakat, sanksi, serta problematika yang selama ini muncul.

Untuk sektor transportasi, fraksi ini meminta penjelasan lebih rinci mengenai pejalan kaki, pengelolaan terminal, dan pengujian kendaraan.

Sementara itu, Fraksi PPP–PAN menilai kedua Ranperda sebagai landasan hukum yang komprehensif dan pada prinsipnya mendukung pembahasan lebih lanjut. Mereka menekankan pentingnya angkutan sekolah yang aman, terjangkau, bahkan gratis sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar anak.

Pada hari ketiga, Rabu (11/2/2026), agenda paripurna ditutup dengan jawaban Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Ibnu Asis.

“Pada prinsipnya, pemerintah daerah menerima segala bentuk usulan, saran, bahkan kritik dari fraksi demi kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi,” ujarnya.