Pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan Fraksi Gerindra bahwa RISPKP harus menjadi instrumen kerja yang aplikatif, bukan sekadar dokumen formalitas.
Menanganggapi Fraksi NasDem, pemerintah akan mendorong sertifikasi petugas keselamatan gedung serta penyusunan SOP tanggap darurat di setiap bangunan.
Apresiasi juga disampaikan kepada Fraksi Demokrat, Karya Kebangsaan, serta PPP–PAN atas dukungan dan masukan konstruktif yang diberikan.Paripurna tiga hari ini menandai satu hal penting yakni regulasi di Bukittinggi tidak hanya dibahas, tetapi diuji, dikritisi, dan dipertajam, demi kota yang lebih aman, tertib, dan berpihak pada warganya. (*)
Editor : Miftahul Jannah, S.E
