“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” terang Alex sembari menyitir kasus korupsi dana bencana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Sumut.
“Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan mengakhiri konflik Aceh dengan GAM, meninggalkan warisan sistem manajemen bencana yang bisa diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam,” tambah politisi PDI Perjuangan ini.
Dampak banjir Sumatera meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.
Bila diperinci berdasarkan provinsi, Aceh kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan fasilitas publik terbesar.
Di provinsi ini, terdapat 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 17 jembatan, serta 38 ruas jalan yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Di Sumatera Barat, kerusakan fasilitas meliputi 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 13 jembatan, serta 31 ruas jalan.
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 4 jembatan, serta 12 ruas jalan yang dilaporkan terdampak banjir.Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas akibat bencana sebanyak 1.157 jiwa. Dari jumlah itu, jumlah korban tewas di Aceh tercatat 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Adapun jumlah korban yang masih hilang 165 orang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar, yakni 72 orang, Sumut 60 orang dan Aceh 31 orang.
Sementara jumlah pengungsi sebanyak 380.287 jiwa, dengan jumlah terbanyak di Aceh, yaitu 356.658 jiwa. (*)
Editor : Mangindo Kayo
