“Seharusnya, pengambilalihan 3,1 juta hektar sawit itu disertai pemetaan yang lebih memihak gagasan ekonomi hijau,” tukas Alex.
Keberpihakan terhadap gagasan ekonomi hijau itu, terang Alex, sejatinya telah ditunjukan pemerintah dengan pencabutan tanaman sawit yang merambah hingga Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau.
“Selain mengambil alih lahan sawit illegal, seharusnya negara juga menindaklanjutinya dengan pemetaan potensi ancaman akibat pencaplokan hutan secara illegal itu.”
Menurut Alex, semua kebun sawit yang berada di hutan lindung dan konservasi alam, semestinya juga diperlakukan serupa kasus TNTN.
“Dengan begitu, hutan yang telah berganti jadi tanaman sawit, tak lagi jadi ancaman secara ekologi dan lingkungan,” tegas anggota DPR RI Dapil Sumbar I itu.
Menurut Alex, Indonesia dengan deposit hutan tropis terluas di dunia, semestinya jadi garda terdepan dalam isu global yang terkait dengan perubahan iklim.Dengan potensi strategis itu, tegas Alex, para pembantu presiden harus serius menciptakan pertumbuhan ekonomi baru sesuai janji kampanye Pemilu 2024 lalu.
“Di penutup tahun 2025, bangsa ini telah diberikan yurisprudensi oleh Pengadilan Swiss, bahwa perusak lingkungan itu bisa dituntut secara hukum. Ini merupakan preseden yang harus dicermati presiden, dalam menelurkan kebijakannya di masa depan,” tutup Alex. (*)
Editor : Mangindo Kayo
