Kemajuan Teknologi Selain Pemudah Pemerintah dan Layanan Publik, Juga Acaman Keamanan Data

×

Kemajuan Teknologi Selain Pemudah Pemerintah dan Layanan Publik, Juga Acaman Keamanan Data

Bagikan berita
Sejumlah peserta terlihat antusias mengikuti Sosialisasi Keamanan Informasi bagi Aparatur Sipil Negara di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (13/11/2025). (Foto Kominfo).
Sejumlah peserta terlihat antusias mengikuti Sosialisasi Keamanan Informasi bagi Aparatur Sipil Negara di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (13/11/2025). (Foto Kominfo).

PADANG PANJANG - Kemajuan teknologi selain membawa banyak kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, juga ancaman terhadap keamanan data dan informasi pemerintah.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Kominfo, Fhandy Ramadhona diwakili Kepala Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, Rini Samirawati di Padang Panjang,Kamis (13/11/2025).

Rini sendiri hadir sewaktu Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Sosialisasi Keamanan Informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hall Lantai III Balai Kota.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya perlindungan data pemerintah dan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Rini berkata bahwa serangan siber, kebocoran data, hingga penyalahgunaan informasi merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius.

"Keamanan informasi penting untuk melindungi data pribadi, instansi, maupun masyarakat dari kebocoran, pencurian, atau penyalahgunaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, data merupakan aset utama suatu organisasi. Jika sampai bocor, dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi instansi hingga berpotensi menimbulkan tuntutan hukum.

Menjaga keamanan informasi, lanjutnya, berarti memastikan kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) data tetap terjamin.

“Praktiknya bisa dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan data sensitif sembarangan, waspada terhadap phishing, serta mematuhi kebijakan keamanan informasi yang berlaku,” tambahnya.

Rini juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat tata kelola keamanan informasi, mulai dari pengelolaan akun dan password, penggunaan email dinas, hingga penerapan backup data secara rutin.

Editor : Hamriadi S Sos ST
Bagikan

Berita Terkait
Terkini