Menurut CELIOS, elektabilitas Prabowo turun 34 persen akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan.
Kinerja pemerintahan dinilai buruk oleh 72 persen responden (43 persen buruk dan 29 persen sangat buruk), sementara 80 persen menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik dan 64 persen menilai kualitas kepemimpinan rendah.
Dalam tata kelola dan komunikasi kebijakan, 81 persen menilai pengelolaan anggaran tidak transparan dan 91 persen menilai komunikasi pemerintah buruk atau sangat buruk.
Di bidang hukum, 75 persen publik menilai penegakan hukum makin tumpul dan 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif.
Reformasi sektor keamanan dinilai belum berjalan, sementara Polri dan TNI dianggap masih bekerja dengan pendekatan represif.
Dalam bidang ekonomi, 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, dan 53 persen menilai stimulus serta bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.Ketimpangan antara kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat makin terasa, terutama bagi kelas menengah dan bawah.
Sebagian besar publik mendesak koreksi arah kebijakan. Sebanyak 96 persen mendukung reshuffle kabinet, 98 persen mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58 persen menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi. (*)
Editor : Mangindo KayaSumber : Tedi
