BUKITTINGGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar rapat paripurna selama dua hari pada tanggal 27-28 Mei 2024, yang berlangsung di aula kantor DPRD Bukittinggi dengan tiga sesi.Ketua DPRD Bukittinggi, Benny Yusrial, memimpin rapat tersebut. Agenda pertama adalah penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut. Pada hari kedua, rapat dilanjutkan dengan jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
"Penjelasan laporan keuangan yang disampaikan Wakil Walikota Marfendi telah disesuaikan dengan hasil audit BPK dan memenuhi aspek normatif, kepatutan, serta kewajaran," kata Benny Yusrial.Benny menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota, serta mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD.
"Ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD," jelas Benny.
Wakil Walikota Marfendi menyampaikan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban tahunan bagi Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari tujuh laporan telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 7 Maret 2024, dan telah diperiksa selama 48 hari.Dalam laporannya, Pendapatan LRA tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp733,6 miliar dengan realisasi sebesar Rp706,9 miliar atau mencapai 96,36 persen. Sementara anggaran Belanja Daerah tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp811 miliar dengan realisasi sebesar Rp751,2 miliar atau serapan anggaran sebesar 92,63 persen. Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit sebesar Rp44,2 miliar yang ditutup dengan pembiayaan.
Untuk Pembiayaan Daerah tahun 2023, pos penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp77,3 miliar dan direalisasikan sebesar 100 persen. Sementara pos pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD 2023."Secara keseluruhan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp33 miliar," tambah Marfendi.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan nilai awal Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 sebesar Rp77,3 miliar yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023.
Pemandangan Umum Fraksi FraksiNasdem-PKB: Setelah mempelajari rancangan peraturan daerah tersebut diatas maka Fraksi menyampaikan pokok pokok fikiran, kritikan, usul dan saran guna memberikan kontribusi pemikiran demi suksesnya Pemerintah Kota Bukittinggi.
Fraksi menyampaikan dua poin yakni sisi pendapatan dan belanja daerah. Disisi pendapatan pemerintah baik disegi capaian di angka Rp706 miliar lebih dari anggaran Rp733 muliar atau mencapai 96.36% dari target OAD 89.59% dari total realisasi Rp123 miliar atau pendapatan transfer 87.90% dll pendapatan sah Daerah Rp134 miliar.Kemudian sisi belanja, realisasi 92.63% Rp751 miliar dari target Rp811 miliar yang berarti ada sebesar Rp755 miliar anggaran belanja yang tidak terserap. Kemudian belanja operasi serapan anggaran 92.65% atau tidak terserap Rp53 miliar dan fraksi juga memohon penjelasan secara umum.
PAN-PPP: fraksi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Walikota tentang capaian terhadap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut. Namun juga mengharapkan untuk evaluasi kinerja pengawasan terhadap OPD, fraksi juga meminta tentang dua poin tersebut diatas untuk lebih diperjelas lagi.Demokrat: fraksi tersebut juga sampaikan hal yang sama untuk Pemerintah Daerah dapat memperjelas lagi. Adapun dari defisit Rp44 miliar, menurut fraksi masih menjadi catatan yang mesti dijelaskan dan untuk bersama mencari solusinya terutama dari sisi pencapaian.
Hal yang tidak begitu berbeda juga disampaikan oleh fraksi Gerindra, PKS dan Golkar, rata-rata mengucapkan apresiasi atas capaian dan sedikit kritikan dan saran.
