Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
"Setelah pembahasan, diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp50 miliar yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," ungkap Benny.
Target Pembiayaan Daerah APBD Bukittinggi Tahun 2024:
a. Penerimaan PembiayaanSesuai hantaran sebesar Rp30 miliar, setelah pembahasan berjumlah Rp50 miliar, terjadi kenaikan Rp20 miliar. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.Pada Perda APBD Bukittinggi Tahun 2024, tidak ada alokasi pengeluaran pembiayaan.
Pada pandangan akhirnya, fraksi-fraksi di DPRD Bukittinggi menyatakan dapat menyetujui APBD Tahun 2024 ini untuk disahkan jadi peraturan daerah (Perda). Namun, sejumlah catatan juga disampaikan masing-masing juru bicara fraksi.Juru bicara Fraksi Gerindra, Sabirin Rahmat menyampaikan pentingnya efektivitas penyelenggaraan APBD.
Kemudian, perlunya pengawasan pelaksanaan anggaran, sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu."Tentunya, ini harus didukung dengan kesiapan OPD dalam membuat perencanaan dari setiap kegiatan yang telah disepakati," ungkap Sabirin.Juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Efendi mengingatkan wali kota tentang target PAD tahun 2024 yang jauh melampui PAD Tahun 2023."Target PAD ini berkontribusi sebesar 20,23 persen dari postur APBD Bukittinggi 2024. Sementara, beban lainnya juga masih banyak seperti Belanja Daerah, mandatory spending, tema pembangunan dan indeks gini ratio Bukittinggi," ungkap Syaiful.
Juru bicara Fraksi Amanat Nasional Persatuan, Irman menilai, rancangan APBD Bukittinggi 2024 telah disusun dengan baik sesuai regulasi terbaru."Kita bersyukur, pengesahan ABPD Bukittinggi 2024 ini sesuai target, yang berakhir hari ini tanggal 30 November," ungkap Irman.
Juru bicara Fraksi Demokrat, Alizarman berharap, Perda APBD 2024 ini terdapat sejumlah kesepakatan dan kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Semua itu mesti dijalankan sesuai amanah UU."Secara politis, fraksi Demokrat terlibat langsung dalam pengawasan pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD Bukittinggi dan mempunyai beberapa catatan dan saran terhadap APBD 2024," ujar Alizarman.
Juru bicara Fraksi Nasdem PKB, Zulhamdi Nova Candra IB mengingatkan, APBD Bukittinggi 2024 disertai sejumlah perubahan signifikan dibanding data-data yang disampaikan saat tahapan hantaran."Perubahan signifikan yang terjadi setelah pembahasan antara lain ada kenaikan pendapatan daerah Rp15,9 miliar lebih, berkurangnya belanja Rp48,9 miliar lebih dan naiknya pembiayaan Rp20 miliar," urai Zulhamdi.
