KABUPATEN AGAM - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Agam menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak banjir bandang dan galodo langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Rombongan DPRD Agam yang terdiri dari Dr. Novi Irwan, Alfian, Nesi Harmita, ST, Rahmad Rifai Koto, Syahrial, Jondra Marjaya, dan Novia Novel disambut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bersama jajaran direktur jenderal dan staf ahli menteri.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Agam menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemenaker terhadap daerah yang terdampak bencana. Mereka juga menyoroti pentingnya masa transisi pemulihan pascabencana yang saat ini tengah berlangsung di Agam.
“Kami berharap dukungan Kemenaker tidak hanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, tetapi juga menyentuh sektor ketenagakerjaan. Ini penting untuk pemulihan ekonomi dan menekan angka pengangguran pascabencana,” ujar anggota DPRD Agam, Dr. Novi Irwan.
Ia menyebut sejumlah program yang diharapkan dapat diarahkan ke Kabupaten Agam, mulai dari padat karya, tenaga kerja mandiri, pelatihan keterampilan, hingga program prioritas lainnya.
Anggota DPRD Agam lainnya juga secara bergantian memaparkan kondisi daerah pemilihan masing-masing, termasuk kebutuhan riil masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.Menanggapi hal itu, Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, sejalan dengan semangat Sumatera Bangkit.
“Pemulihan pascabencana merupakan komitmen pemerintah pusat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk mendorong akselerasi pembangunan di daerah terdampak,” kata Afriansyah.
Ia menjelaskan, Kemenaker memiliki sejumlah program yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Agam. Di antaranya program Tenaga Kerja Mandiri bagi masyarakat terdampak, khususnya generasi muda, yang akan dibekali pelatihan berbasis potensi daerah melalui balai pelatihan vokasi.
Selain itu, terdapat program padat karya yang dapat diusulkan oleh nagari untuk perbaikan infrastruktur seperti irigasi, jembatan, dan jalan. Setiap lokasi usulan berpeluang mendapatkan anggaran sekitar Rp100 juta dan melibatkan puluhan tenaga kerja lokal.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
