KABUPATEN AGAM -- Pemerintah pusat meresmikan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di empat kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, dan Pesisir Selatan.
Peresmian dipusatkan di lokasi huntara SD Negeri 05 Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sabtu (24/1/2026).
Peresmian huntara dilakukan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan sejumlah lokasi lainnya, yakni Jorong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman; Nagari Puluik-puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan; serta Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota.
Acara peresmian dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wakil Menteri Koperasi Hj. Farida Farichah, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, serta jajaran Forkopimda Sumatera Barat.
Turut hadir Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Machfud, Dandim 0304/Agam Letkol Inf Slamet Dwi Santoso, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kapolres Agam AKBP Muari, S.I.K., M.M., M.H., serta unsur Forkopimda dan pejabat daerah lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Agam H. Ilham, Lc., perwakilan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, Sekda Kabupaten Agam Dr. Muh. Lutfi AR, Sekda Kota Bukittinggi Rismal Hadi, pimpinan OPD, Baznas Kabupaten Agam, serta kepala BPS kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut.Dalam kesempatan itu, masing-masing bupati dari empat kabupaten terdampak menyampaikan paparan terkait kondisi pascabencana, kebutuhan masyarakat, serta progres penanganan yang telah dan akan dilakukan di daerah masing-masing.
Khusus di Kabupaten Agam, sebanyak 117 unit huntara diserahkan kepada pemerintah daerah dan perwakilan warga terdampak bencana. Huntara tersebut diharapkan dapat menjadi tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).
Selain peresmian huntara, pemerintah pusat juga menyalurkan sejumlah bantuan pendukung, di antaranya dana tunggu hunian (DTH) serta bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban bencana. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan.
Menko PMK Prof. Dr. Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, Indonesia hampir setiap tahun dihadapkan pada berbagai bencana sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
