PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui pendekatan klaster dalam workshop lintas sektoral di Padang, Selasa (21/4/2026).
Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi menyebut kompleksitas bencana di daerah menuntut kolaborasi terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan agar respons menjadi lebih efektif.
Ia menyoroti bencana hidrometeorologi akhir November 2025 sebagai peringatan serius yang memperlihatkan besarnya dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Data yang disampaikan menunjukkan 264 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu warga terpaksa mengungsi akibat peristiwa tersebut.
Arry menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan sistem kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan.Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong implementasi pendekatan klaster sesuai arahan BNPB guna meningkatkan efektivitas koordinasi di semua fase bencana.
Namun ia mengakui implementasi di daerah masih menghadapi kendala seperti fungsi klaster yang belum optimal dan pembagian peran yang belum jelas.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif,” ujarnya.
Pemerintah provinsi dinilai memiliki peran strategis dalam mengorkestrasi sinergi lintas sektor agar kebijakan penanggulangan bencana berjalan tepat sasaran.
Editor : Pariyadi Saputra
