Di bidang infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 71,10 persen.
Pada sektor perumahan, seluruh korban bencana tingkat provinsi telah difasilitasi untuk mendapatkan rumah layak huni.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target sementara belanja daerah terealisasi Rp6,04 triliun atau 94,59 persen.
"Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga efektivitas dan akuntabilitas keuangan serta kembali meraih opini WTP," jelasnya.
Pemprov Sumbar juga terus mendorong inovasi daerah melalui digitalisasi pelayanan dan penguatan sistem informasi pemerintahan.
"Ke depan sinergi lintas sektor akan diperkuat agar program pembangunan lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.Masyarakat dapat mengakses data lengkap RLPPD Sumbar 2025 melalui laman resmi pemerintah daerah sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Publikasi RLPPD ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang kewajiban kepala daerah menyampaikan laporan kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. (*)
Editor : Pariyadi Saputra
