Lutfi mengakui sebagian kendaraan operasional Pemkab Agam saat ini sudah berusia tua, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Namun, dengan kondisi daerah yang tengah fokus pada pemulihan pascabencana, rencana pengadaan kendaraan dinas akan dikaji ulang.
“Prioritas kita saat ini adalah penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur terdampak. Tidak mungkin membeli kendaraan dinas di saat kebutuhan masyarakat jauh lebih mendesak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kendaraan yang digunakan istri bupati selama ini dipakai dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan pendamping kepala daerah dalam kegiatan pembinaan masyarakat, bukan sebagai fasilitas pribadi.
Pemkab Agam berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. (*) Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
