“Mulai 2026, tidak boleh lagi ada program penanggulangan kemiskinan yang berjalan sendiri-sendiri. TKPKD harus menjadi pusat kendali koordinasi yang menghubungkan seluruh OPD, lembaga keuangan, dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Putra Dewangga memaparkan kondisi kemiskinan Padang Panjang 2025 serta strategi penanggulangannya pada 2026.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja sama yang kuat antarperangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, agar program yang dijalankan mampu mencegah masyarakat rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Melalui rakor TKPKD ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi semakin solid sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.Rapat juga membahas penguatan basis data terpadu, termasuk kejelasan kategori kemiskinan dan klasifikasi desil masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan melalui TKPKD dapat lebih terarah dan tepat sasaran. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
