Dalam pandangannya, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem birokrasi yang mendorong profesionalisme dan memberikan penghargaan sesuai kinerja.
“Jangan disamakan, mau rajin mau malas sama, bodoh sama pintar juga dihargai sama. Ini tidak adil. Maka inilah yang harus dibangun bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya diferensiasi antara pegawai yang berkinerja tinggi dan yang tidak, agar tercipta rasa keadilan. (*) Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
