Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai langkah efisiensi justru dapat dimulai dari pos-pos anggaran yang selama ini dinilai boros, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta berbagai kegiatan seremonial.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diarahkan pada pemotongan hak dasar pegawai.
“Untuk efisiensi, yang paling sederhana itu perjalanan dinas, makan minum, rapat-rapat. Jangan justru TPP yang dikurangi. Itu tidak adil,” jelasnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jateng II ini mendukung penguatan skema TPP berbasis prestasi dan merit system, bukan rutinitas. Menurutnya, sistem kinerja yang objektif akan menciptakan ekosistem birokrasi yang sehat dan berkeadilan.“TPP saya setuju dilakukan, tapi berdasarkan prestasi, bukan rutinitas. Sistem merit harus dibangun sehingga yang bekerja baik mendapatkan penghasilan yang baik. Yang bekerja tidak baik, ya sistem harus berperan,” ujarnya.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
