“Pemko menegaskan bahwa, pentusunan APBD TA 2026 sepenuhnya berpedoman pada ketentuan UU yang berlaku permen nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,”
Terkait pemanfaatan dan pemutusan kontrak/sewa dengan PT. KAI pada lahan Stasiun Lambuang pemda menegaskan bahwa, setiap keputusan dilakujan dengan mempertimbangkan aspek lahan, teknis dan finansial dengan tetap mempertimbangkan usia BMD tersebut.
Fraksi NasDem, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang tertib, efisien, dan berbasis kinerja. Fraksi juga mendorong optimalisasi BUMD dan penguatan sektor pariwisata untuk memperkuat perekonomian daerah dan kemandirian fiskal.
“Penyusunan Fraksi Nasdem sangat sesuai dan sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019,” katanya.
Fraksi Demokrat menekankan belanja daerah terfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak.
“Pemko Bukittinggi memahami kekhawariran Fraksi Demokrat terhadap dampak penurunan Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 19,41 persen yang menyebabkan tekanan kapasitas Fiskal daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD 2026,” terang Ibnu.Fraksi Karya Kebangsaan, melirik apakah APBD 2026 telah disusun sesuai arah kebijakan nasional dan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer dari pusat. Fraksi mendorong pemerintah melakukan efisiensi, mengutamakan prioritas belanja, serta mencari inovasi pembiayaan.
“Fokus utama dari Ranperda ini untuk mendorong pemanfaatan BMD yang lebih efektif dan efisien. mengatur secara jelas pemanfaatan aset melalui berbagai skema termasuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS/BSG dan KSPI,” terangnya.
Fraksi PPP–PAN, menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Fraksi mendukung langkah pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pengamanan aset, serta berharap pembahasan dilakukan secara mendalam agar pengelolaan barang milik daerah benar-benar efektif.
“Pemko mengakui bahwa pengelolaan BMD masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. Oleh karena itu, Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk memperkuat fungsi akuntansi aset,” kata Ibnu Asis.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
