Fraksi Karya Kebangsaan, melalui Berliana Betris, meninjau apakah APBD 2026 telah disusun sesuai arah kebijakan nasional dan daerah, terutama di tengah penurunan dana transfer dari pusat.
“Fraksi mendorong pemerintah melakukan efisiensi, mengutamakan prioritas belanja, serta mencari inovasi pembiayaan,” ungkapnya.
Fraksi PPP–PAN, diwakili Dedi Patria, menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami mendukung langkah pemerintah memperbaiki sistem pencatatan dan pengamanan aset, serta berharap pembahasan dilakukan secara mendalam agar pengelolaan barang milik daerah benar-benar efektif,” ujarnya.
Rapat hari ketiga, Jumat (7/11), dipimpin oleh ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, Lc,.Ma dengan agenda jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi-fraksi DPRD sekaligus pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih rinci kedua ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dikesempatannya, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis yang membacakan jawaban Wali Kota atas pemsndangan umum fraksi DPRD Bukittinggi.“Sebagsi respon terhadap pemandangan fraksi umum trntunya kami juga harus menjelaskan,” kata Ibnu Asis.
Fraksi PKS, menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, serta penerapan prinsip keadilan fiskal. Fraksi juga mendorong pengumuman Peraturan Wali Kota tentang standarisasi biaya daerah dan peningkatan transparansi anggaran.
“Tentunya hal ini kami sependapat, bahwa anggaran daerah harus dikelola secara hemat, terukur dan berorientadi pada hasil,” terangnya.
Fraksi Gerindra, menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum penyusunan APBD yang harus sejalan dengan RKPD dan RPJMD kepala daerah terpilih 2024, serta perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD, serta pemutusan kontrak lahan Stasiun Lambuang tanpa perhitungan usia aset.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
