Disampaikan Wako Erman, konsentrasi pembangunan daerah harus difokuskan untuk aspek pemberdayaan masyarakat di segala lini, yakni pendidikan, kesehatan, kebangkitan ekonomi umat, dan perlindungan sosial.
"Program pembangunan kota berupa kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBD secara sederhana harus dirumuskan untuk membantu masyarakat miskin, menolong orang-orang susah, menolong anak terlantar, menolong orang tua yang tidak memiliki sanak keluarga, dan menolong keluarga miskin untuk dapat hidup layak, memiliki kesempatan untuk mencari nafkah secara wajar, menyekolahkan anak sampai pada derajat pendidikan setinggitingginya, mendapatkan layanan kesehatan tanpa memandang kemampuan ekonomi,""Kita tidak ingin lagi terjadi lagi ada warga sakit yang semestinya di rawat di rumah sakit, tetapi terpaksa menggeletak saja di rumah, karena ketiadaan biaya,” tegas Wako Erman.
Ia mengatakan, data resmi Biro Pusat Statistik tahun 2021 mencatat masih terdapat dan 6.900 jiwa penduduk Bukittinggi yang berada dalam garis kemiskinan, dengan kata lain sebanyak 5,14 persen penduduk kota berkategori miskin."Pemerintah daerah dengan dukungan penuh DPRD akan selalu berupaya selalu hadir di tengah mereka, berupaya membantu mereka, berupaya meringankan beban mereka dengan seluruh kekuatan finansial pemerintah,"
"Program tabungan utsman, di mana melalui belanja subsidi yang tertuang dalam APBD Pemerintah Kota menanggung beban bunga atas pinjaman produktif atau modal usaha masyarakat pelaku ekonomi mikro pada BUMD BPRS Jam Gadang. Program ini telah terlaksana mulai tahun 2022. Dengan anggaran subsidi sebesar Rp2,5 milyar, kredit yang dapat dikucurkan BPRS Jam Gadang untuk pelaku usaha mikro sebesar 14.5, sementara jumlah penerima kredit sebanyak 1.956 orang," paparnya.
Disebutkan Wako Erman, Pemko mencoba memformulasikan anggaran jaminan kesehatan menuju universal coverage health (UHC) mendekati 100 persen dalam pengertian, pemerintah kota menyediakan anggaran untuk mengikutsertakan seluruh warga kota dalam kepesertaan jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasi kepesertaan BPJS.Estimasi awal, kebutuhan dana APBD untuk UHC ini berkisar sebesar Rp9 miliar. Berikutnya dalam merealisasikan wajib belajar 12 tahun sampai tingkat SLTA mulai tahun 2022, disamping juga telah menganggarkan belanja bantuan keuangan khusus dan hibah kepada SLTA/SLB Negeri dan Swasta dengan jumlah anggaran sebesar Rp9,5 miliar.
"Dengan program ini biaya iuran pendidikan bagi pelajar SD sampai dengan SLTA warga Bukittinggi benar-benar telah bebas sama sekali. Kita berupaya akan selalu hadir melalui program-program kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan seluruh lurah bergerak, camat bergerak dengan satu tekad kami, tidak akan berhenti menolong dan membantu warga, tidak akan pernah berhenti melayani rakyat. Dirgahayu Kota Bukittinggi ke 238,” ungkapnya.Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, menyampaikan, peringatan Hari jadi ini merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan Kota Bukittinggi.
Melalui peringatan ini, Wagub Audy mengajak agar dapat menoleh ke belakang untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dilewati, serta tetap berpegang kepada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.“Bersamaan dengan itu, kita harus dapat menginventarisir semua tugas yang masih tersisa dan masih belum dapat kita rampungkan pada 2021 lalu. Hanya dengan begitu, peringatan hari Jadi daerah sebagaimana yang kita laksanakan hari ini, tidak menjadi sekadar kegiatan seremonial belaka, tetapi menjadi kegiatan yang memiliki makna evaluatif dan reflektif untuk kita memandang dan berjalan ke depan,” pesan Wagub Audy.
Wagub Audy mengapresiasi Kota Bukittinggi dengan PDRB terbesar ke-2 di Sumatera Barat setelah Kota Padang, ditopang 2 sektor utama yaitu perdagangan dan jasa.
"Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat juga dapat dikatakan efektif dan relatif berhasil. Ini ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana pada 2020 lalu realisasi PAD sebesar Rp84 miliar dan pada 2021 menjadi Rp91,7 miliar."Selain mengalami peningkatan penerimaan PAD, indikator ekonomi Kota Bukittinggi juga tren positif. Kota Bukittinggi menempati posisi sebagai daerah dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi di Sumatera Barat. Selamat hari jadi Kota Bukittinggi ke- 238,” ucap Wagub Audy.
Paripurna HJK Bukittinggi ke- 238 itu, Pemko memberikan penghargaan pada sejumlah tokoh di Kota Bukittinggi. Pertama diberikan pada Ummi Jawaher (wanita inspiratif dan sekaligus pendiri panti asuhan Aisyiah Bukittinggi),kedua penghargaan untuk Guru Nawawi, yang merupakan tokoh pendidik Minangkabau, yang terkenal di Sekolah Raja.
Editor : Mangindo Kayo
