BUKITTINGGI - Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menyampaikan bahwa, Kota Bukittinggi telah berhasil mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF) pada 2022, dengan akses jamban sehat meningkat hingga 89,39 persen pada 2026.
Namun, kata dia, hasil verifikasi lapangan masih menemukan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar karena dialirkan ke riol kota, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
"Terkait IPLT, Pemko Bukittinggi mematangkan strategi pembangunan fasilitas terpadu untuk mendukung kota bersih dan sehat. Satu unit tengah dibangun di Talao, namun kapasitasnya masih terbatas, sehingga ke depan direncanakan penambahan fasilitas melalui pembangunan mandiri, edukasi teknologi sanitasi, dan kerja sama dengan daerah lain," ujar Rismal Hadi di Bukittinggi.
Hal tersebut disampaikan saat Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan gelar kegiatan Evaluasi Status Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Bukittinggi Tahun 2026 digelar di Aula Balai Kota.
Ia menambahkan, STBM mencakup lima pilar utama: Stop BABS, CTPS, PAMM-RT, PS-RT, dan PLC-RT. Ke depan, Pemko Bukittinggi mendorong penguatan lintas sektor, percepatan pembangunan IPLT, peningkatan akses sanitasi aman, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutan ODF dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Diketahui, kegiatan BABS dan Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Bukittinggi Tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Andrian, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi dan verifikasi capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka mempertahankan status Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF) di Kota Bukittinggi.
"Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai unsur terkait serta diikuti sekitar 100 peserta dari SKPD dan OPD terkait," ungkapnya. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T