Dikutip dari Liputan6, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui data jumlah korban jiwa akibat bencanabanjirdan longsor diAceh,SumatraUtara dan Sumatra Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025). Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatra Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatra Barat sebanyak 242 jiwa.
Walaupun bencana ini sudah banyak menelan korban jiwa, hingga kerusakan yang cukup parah di 3 provinsi di Pulau Sumatra, lalu mengapa BNPB masih belum menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional?
Bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih belum berstatus bencana nasional. Pemerintah mengklaim dengan status bencana daerah tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait tetap mendukung optimal setiap penanganannya.
”Mengenai perlu atau tidak status bencana nasional, yang jelas, bencana alam Sumatra telah berstatus bencana daerah tingkat provinsi. Meski demikian, penanganan bencana Sumatra tetap optimal,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto saat konferensi pers dari Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut, yang disiarakan kanal Youtube @bnpb_indonesia, Jumat (28/11/2025).
Menurut Suharyanto, status bencana nasional sebenarnya tidak perlu didiskusikan panjang lebar. Sebab, yang dimaksud dengan bencana nasional adalah bencana yang menyebabkan dampak sangat besar, baik secara korban jiwa maupun materil.
Penetapan status bencana nasional, menurut Prasetyo Hadi, perlu mempertimbangkan berbagai aspek.Menurutnya, aspek terpenting saat ini adalah respons cepat di lapangan. Melihat pernyataan dari Kepala BNPB tentang alasan belum ditetapkan bencana nasional di Sumatera, hal ini tentu menjadi perdebatan. Padahal bencana Sumatra sudah memakan banyak korban jiwa dan banyak juga yang kehilangan tempat tinggal.
Sebagian masyarakat menduga bahwa pemerintah tidak menetapkan bencana Sumatra sebagai bencana nasional disebabkan takut ketahuan tentang bisnis untuk lahan sawit. Ada juga yang menduga bahwa pemerintah malas mengeluarkan biaya untuk bantuan warga yang terdampak.
Namun sampai saat ini pemerintah pusat masih enggan untuk menetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Bahkan bantuan luar negeri untuk warga Sumatra ditahan oleh pemerintah dengan alasan menjaga harga diri.
Meskipun banjir dari berbagai wilayah Sumatra untuk saat ini sudah mulai surut, namun warga tetap diimbau untuk waspada dan diharapkan menjauh dari aliran sungai dan bukit, mengingat curah hujan yang kembali tinggi, warga diminta berjaga-jaga seandainya air sungai kembali menguap dan terjadi lagi banjir.
