Padang, ----Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, menegaskan praktik melarang pengunjung parkir di kawasan Pantai Padang (Taplau) karena tidak berbelanja tidak dapat dibenarkan.
Menurutnya, sepanjang jalan di kawasan tersebut merupakan fasilitas umum milik pemerintah yang tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu, termasuk pedagang.
“Terkait permasalahan parkir itu tentu tidak boleh terjadi, karena sepanjang jalan itu kan tanah pemerintah atau fasilitas umum. Tidak ada larangan orang parkir di situ, karena itu bukan milik mereka, mereka justru memanfaatkan aset pemerintah,” ujar Muharlion , Senin (27/4/2026).
Ia menilai, praktik seperti itu kerap terjadi dan harus segera ditindak tegas oleh instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan.
"Ini banyak terjadi, kami lihat. Ini harus tegas Dinas Perhubungan. Kadang parkir di situ karena tidak ada tempat lain, malah dilarang karena tidak belanja. Tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Muharlion menyebut, persoalan serupa sebenarnya sudah berulang kali dibahas, termasuk dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.Namun hingga kini dinilai belum ada tindakan tegas di lapangan.
“Ini sudah sering kami sampaikan, bahkan kami hearing dengan Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Permasalahannya itu-itu saja, tidak ada tindak tegasnya,” katanya.
Ia meminta, dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan praktik tersebut, mengingat pemerintah juga telah menempatkan personel di kawasan Pantai Padang.
“Kami sudah anggarkan tenaga Dishub, termasuk petugas outsourcing, juga ada Satpol PP di sepanjang pantai. Kalau bisa ditindak saja,” ujarnya.
Editor : AB Kurniati
