Pansus menegaskan, agar waktu penyelesaian paket pekerjaan dipastikan rampung akhir Desember agar tidak ada lagi kontrak yang molor.
Selain itu, transparansi dan pengelolaan dana darurat (BTT) harus lebih jelas dan diaudit secara ketat.
Muharlion menambahkan, “Meskipun APBD 2026 sudah dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Maigus Nasir, catatan penting dari LKPJ 2025 ini wajib menjadi pijakan serius untuk memperbaiki pelaksanaan program, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan.”
Pansus III juga meminta, agar fasilitas seperti AMP Mini segera dioptimalkan untuk mendukung perbaikan jalan dan pemanfaatan lahan yang sudah tersedia agar pelayanan publik lebih maksimal.Evaluasi mendalam ini diharapkan, memacu peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur di Kota Padang, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Ade)
Editor : AB Kurniati
