PADANG — Dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Komisi III mengulas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025 yang membahas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada, Senin (6/4/2026).
Pembahasan ini, menjadi landasan penting dalam mengawal program pembangunan dan pengelolaan anggaran untuk tahun mendatang.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan, “Paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 merupakan bagian mekanisme wajib setiap tahun, di mana DPRD memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi Pansus.
"Kami menilai kinerja OPD, terutama terkait program unggulan yang didukung APBD, sebagai dasar perbaikan pelaksanaan di tahun 2026.”
Bappeda pada tahun anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp17,39 miliar dengan realisasi mencapai 90,71%.
Efisiensi anggaran terjadi pada beberapa pos, seperti pengalihan biaya diklat pegawai ke BKPSDM dan pengurangan anggaran makan-minum rapat.Pansus III merekomendasikan, peningkatan solidaritas ASN di lingkungan Bappeda agar mendukung kinerja lebih optimal ke depan.
Sementara Dinas PUPR yang mengelola anggaran sekitar Rp161,7 miliar mencatat realisasi anggaran 90,91% dengan capaian fisik 94,56%.
Namun, sejumlah proyek infrastruktur mengalami keterlambatan, seperti pembangunan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT), lanjutan pembangunan RSUD lantai 4, dan sistem drainase perkotaan.
Penyebabnya beragam, mulai dari dampak bencana hingga keterlambatan pengadaan material.
Editor : AB Kurniati
