Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional masih berada di atas 20 persen, dengan tingkat tertinggi ditemukan di wilayah pedesaan, kawasan terpencil, dan daerah perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar di daerah 3T.
Namun, Edy menilai implementasi MBG justru belum berpihak pada wilayah dengan kerentanan tertinggi tersebut.
"Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang. Sampai hari ini, mereka hanya melihat pembagian MBG di media sosial, yang kebanyakan terjadi di kota. Ini tidak adil,” katanya.
Menurut Edy, jika daerah 3T tidak dijadikan prioritas, maka misi MBG untuk menurunkan stunting dan mewujudkan keadilan sosial akan meleset dari tujuan awal.
“Kalau 3T tidak diselesaikan, misi Presiden tidak akan kena. Ini kritik saya, dan ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Edy menegaskan, keadilan sosial harus menjadi indikator utama keberhasilan MBG. Ia mendorong BGN agar mempercepat distribusi program ke daerah 3T dengan dukungan regulasi, skema kemitraan, dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.“Uangnya ada. Ini bukan soal anggaran, tapi soal ekosistem, tata kelola, dan kemauan memprioritaskan yang paling membutuhkan,” ujar Edy.
Ia mempertanyakan kesiapan regulasi pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Tanpa dasar hukum dan skema operasional yang jelas, program dinilai akan terus tertahan. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
