KABUPATEN AGAM -- Agam dan Padang Pariaman menjadi dua daerah dengan kerusakan terluas pada sektor tanaman pangan akibat banjir di Sumatera Barat. Ribuan hektare lahan padi dan jagung dilaporkan puso berdasarkan data terbaru Disbuntanhor Sumbar, Jumat (5/12/2025) pukul 16.54 WIB.
Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) Provinsi Sumatera Barat merilis data dampak banjir dan longsor terhadap komoditas pangan. Total lahan padi terdampak tercatat 4.502,04 hektare, sementara 1.337,69 hektare dinyatakan puso. Untuk jagung, kerusakan mencapai 544,15 hektare terdampak dan 168,07 hektare puso.
Kepala Disbuntanhor Sumbar, Ir. Afniwirman, mengatakan sebagian besar kerusakan disebabkan lahan pertanian yang tertimbun material banjir bandang dan longsor, serta tanaman yang hanyut dan terendam lama.
“Bencana banjir kali ini memberikan dampak signifikan, terutama pada sentra produksi tanaman pangan. Banyak lahan tertutup material, hanyut, dan rebah akibat angin kencang serta banjir bandang,” ujarnya kepada BacalahNews.com saat meninjau lokasi bencana di Kecamatan Palembayan, Jumat (5/12/2025).
Kabupaten Agam tercatat sebagai daerah dengan kerusakan padi terbesar, yakni 784,86 hektare terdampak dan 391,06 hektare puso, sementara kerusakan pada komoditas jagung mencapai 60 hektare terdampak dan 39,50 hektare puso.
Adapun Padang Pariaman menjadi wilayah dengan kerusakan terluas untuk jagung, yaitu 241,11 hektare terdampak dan 68,95 hektare puso, sekaligus mencatat kerusakan padi terbesar di Sumbar dengan 1.037,42 hektare terdampak dan 476,93 hektare puso.Daerah lain yang juga mengalami kerusakan ialah Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar, Kota Padang, Kota Solok, Pasaman, hingga Kepulauan Mentawai.
Afniwirman memastikan pemerintah sudah menyiapkan langkah percepatan pemulihan, terutama terkait kebutuhan benih bagi petani yang lahannya mengalami puso.
“Petani yang mengalami puso akan menjadi prioritas penerima bantuan benih. Kita ingin masa tanam segera dipercepat agar produksi pangan dapat pulih,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat verifikasi data dan menyampaikan kebutuhan benih secara rinci agar bantuan dari provinsi maupun pusat tidak terhambat.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
