“Kepemudaan adalah isu strategis karena jumlah pemuda semakin dominan. Sementara pariwisata adalah tulang punggung PAD Bukittinggi. Kalau digabung, ada risiko keduanya sama-sama tidak maksimal,” katanya.Fraksi PKS melalui Arnis Malin Palimo menyoroti penurunan status beberapa dinas seperti Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Perpustakaan.
“Ini implikasi fiskal dan evaluasi beban kerja, tapi jangan sampai layanan publik ikut turun. Efisiensi bukan sekadar pangkas struktur, harus dihitung dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dan jangan lupa, belanja pegawai harus ditekan agar sesuai UU HKPD: maksimal 30 persen dari total belanja daerah,” tegasnya.Andi Putra dari Fraksi Nasdem menyorot risiko duplikasi fungsi bila pembentukan perangkat daerah tak berbasis kajian. “Kalau asal bikin, hasilnya bukan efisiensi tapi kebingungan,” katanya.
Fraksi Karya Kebangsaan lewat Amrizal menyodok isu krusia, rencana penggabungan Satpol PP dengan Damkar. “Permendagri 16/2020 jelas menyebut Damkar adalah dinas mandiri. Kalau dipaksa digabung, justru bisa membahayakan kinerja. Bagaimana kalau kebakaran besar terjadi, lalu birokrasi malah sibuk saling koordinasi,” sebutnya.
Memasuki hari ketiga rapat paripurna DPRD Bukittinggi, Jumat (3/10), agenda yang dipimpin Ketua DPRD, Syaiful Efendi, menghadirkan jawaban Wali Kota Ramlan Nurmatias atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.Wali Kota membuka jawabannya dengan gaya diplomatis, berterima kasih, mengapresiasi, sekaligus merangkul kritik yang datang dari semua fraksi. “Kami sangat menghargai segala masukan. Prinsipnya, kita semua konsisten untuk mendorong percepatan visi-misi Bukittinggi. Struktur boleh ramping, tapi fungsi harus tetap kaya,” tegas Ramlan.
Jawaban paling mencolok muncul saat menanggapi Fraksi Gerindra yang menyorot penggabungan Satpol PP dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Ramlan mengaku tak usah cemas dengan kekhawatiran efek negatif. Menurutnya, aturan PP 18/2016 justru membuka peluang penggabungan.“Satpol PP dan Damkar sama-sama menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat. Bahkan di kabupaten lain yang wilayahnya lebih luas, mereka digabung, dan tetap jalan,” ujarnya.
Kekhawatiran fraksi PPP-PAN soal target RPJMD yang bisa meleset karena perampingan dijawab lugas. Ramlan menyebut filosofi ‘miskin struktur, kaya fungsi’ sebagai kuncinya.
Perubahan nomenklatur Litbang menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah disebut sebagai upaya menyesuaikan zaman, bukan sekadar ganti label.Nasdem sepakat soal efisiensi, tapi mengingatkan agar birokrasi ramping jangan sampai kacau koordinasi. Ramlan menegaskan koordinasi diatur lewat Asisten Sekda. “Semua perangkat di bawah asistennya masing-masing, tidak ada alasan koordinasi macet,” katanya.
Sorotan Fraksi Karya Kebangsaan tentang efisiensi anggaran ditanggapi dengan jargon digital, penerapan e-procurement dan digitalisasi layanan publik bakal jadi fokus.Fraksi Demokrat mengingatkan agar pengurangan struktur tak membuat daerah kehilangan daya gedor. Ramlan meyakinkan bahwa perubahan justru menghemat belanja pegawai dan menguatkan efektivitas kerja.
Masukan soal pendirian BUMD di sektor pariwisata langsung ditampung, meski diakui keuangan daerah masih fluktuatif karena bergantung pada transfer pusat. (*)
Editor : Mangindo Kayo
