TANAH DATAR – Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, didampingi sejumlah kepala OPD mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi secara virtual, Rabu (15/4/2026), di Ruang Rapat Pimpinan Pagaruyung.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Asisten Ekobang Ten Feri, Kepala Dinas PUPR Mustika Suarman, Kepala Dinas Sosial PPPA Hendra Setiawan, Kabag Prokopim Roza Melfita, BPBD, Sekretaris Kominfo, serta perwakilan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti oleh gubernur, bupati, serta wali kota se-Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga klasifikasi Hunian Tetap (Huntap) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yakni Huntap insitu (pembangunan/perbaikan di lokasi semula), Huntap eksitu (relokasi ke lokasi pilihan atau swadaya), dan Huntap terpusat/komunal (pembangunan di lokasi baru yang dikoordinasikan pemerintah pusat dan daerah).
Ia juga memaparkan jumlah usulan Huntap dari tiga provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara sebanyak 7.321 unit, Aceh 28.876 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 2.824 unit. Namun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang belum melengkapi rincian klasifikasi Huntap yang diusulkan.
“Saya minta kepada seluruh daerah yang usulannya belum lengkap agar segera melengkapinya dalam waktu satu minggu ke depan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam proses pembangunan,” tegas Tito.Usai mengikuti Rakor, Wabup Ahmad Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan sebanyak 353 unit Huntap bagi korban bencana. Namun, berdasarkan hasil verifikasi BPS, jumlah tersebut menjadi 316 unit.
“Sebenarnya kita telah mengajukan 353 unit Huntap, namun setelah diverifikasi oleh BPS menjadi 316 unit. Langkah selanjutnya, kita akan klarifikasi dan meminta rincian data tersebut ke BPS sebagai acuan untuk kemudian ditetapkan melalui SK,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data antar instansi agar tidak terjadi perbedaan data. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif sehingga seluruh data dapat diselesaikan tepat waktu dan diserahkan sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa seluruh usulan Huntap di Tanah Datar masuk dalam kategori Huntap eksitu, dengan rincian 82 unit bersifat terpadu dan sisanya mandiri.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
