“Kami mengembangkan sistem ini secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya ASN. Dengan begitu, kami bisa lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan regulasi tanpa bergantung pada pihak ketiga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Mohammad Abdul Majid Ikram menilai kebijakan digitalisasi yang dijalankan Payakumbuh mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Upaya yang dilakukan Payakumbuh sangat baik dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap transaksi digital, terutama melalui pemberian berbagai insentif,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara digitalisasi dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu memastikan kemampuan ekonomi masyarakat tetap terjaga dalam memenuhi kewajiban pajak daerah,” ujarnya.
Menurut dia, langkah evaluasi berbasis data juga perlu diperkuat.“Kami menyarankan agar dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pembebasan denda pajak, sekaligus melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan kebijakan tersebut akan berdampak pada peningkatan rasio PAD terhadap PDRB.
“Harapan kita UMKM di Payakumbuh memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih pesat seiring penguatan ekosistem transaksi digital yang terus dibangun,” pungkasnya. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
