“Kita ingin kolaborasi ini betul-betul berjalan dalam kerja nyata, bukan hanya di atas kertas. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas, serta menjaga integritas seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, Muhibuddin menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat adat dan nagari.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan menjelaskan proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 dan menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.
Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyusunan dokumen dan peninjauan desain.Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mulai dari studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga proses pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi hal yang krusial, mengingat penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Untuk itu, seluruh pihak diminta menetapkan penanggung jawab (PIC) serta menyusun timeline yang jelas hingga proyek dapat diselesaikan sesuai target. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
