Dalam banyak kasus, lanjutnya, perhatian seringkali terfokus pada fase tanggap darurat, padahal tantangan terberat justru terjadi pada fase pemulihan.
“Ketika rumah rusak, penghasilan terhenti, dan anak-anak terganggu pendidikannya, di situlah beban terpanjang dirasakan oleh masyarakat,” jelas Mantan Menko PMK ini.
Karena itu, ia menilai keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari kecepatan bantuan awal, tetapi dari sejauh mana negara mampu memastikan masyarakat tidak kembali ke kondisi rentan yang sama.
Puan juga menyoroti bahwa bencana kini semakin berdampak langsung terhadap stabilitas sosial, khususnya bagi masyarakat kecil. Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga, kesehatan lingkungan, hingga kualitas hidup sehari-hari.
“Bencana bukan lagi sekadar urusan kerusakan fisik, tetapi sudah menyentuh kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam memahami kerentanan, yang berkaitan dengan pola pembangunan, kualitas infrastruktur, hingga perubahan lingkungan.
Puan pun mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi terjadi saat musim kemarau.Menurutnya, langkah antisipasi seharusnya dilakukan sejak dini, mengingat data klimatologi dan peta wilayah rawan sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan.
“Tantangan perubahan iklim menuntut cara kerja negara yang lebih responsif terhadap risiko. Tidak ada alasan kebijakan bergerak setelah dampak meluas,” pungkas Puan.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir sebelum risiko membesar, bukan setelah dampak bencana dirasakan secara luas.(*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
