Padang – Kebijakan Pemerintah Kota Padang menata dan menertibkan selasar di Pasar Raya Padang terus menuai sorotan.
Di tengah pro dan kontra yang menguat, ia menyatakan dukungan terhadap relokasi pedagang, namun dengan catatan tegas, hak-hak pedagang kecil tidak boleh dikorbankan atas nama penataan.
Wismar Pandjaitan, menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak mudah.
Di satu sisi, pemerintah ingin mengembalikan fungsi selasar sebagai ruang publik bagi pejalan kaki dan memperbaiki wajah Pasar Raya yang selama ini dinilai semrawut.
Namun di sisi lain, ratusan pedagang menggantungkan hidup dari lapak yang kini harus ditinggalkan.
“Penataan ini memang dilematis. Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki tata kota dan akses pengunjung, tapi jangan sampai pedagang kecil yang menjadi korban,” ujar Wismar, Minggu (1/3/2026).Penertiban selasar semakin sensitif karena bertepatan dengan momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri periode di mana aktivitas jual beli biasanya meningkat drastis.
Para pedagang menilai relokasi ke Fase VII bukan solusi instan, bahkan dikhawatirkan justru menurunkan omzet secara signifikan.
Bagi pedagang, lokasi adalah urat nadi usaha. Pindah tempat berarti membangun ulang jaringan pelanggan dari nol.
Kekhawatiran inilah yang memicu serangkaian aksi protes, mulai dari unjuk rasa di rumah dinas wali kota hingga di kantor DPRD Padang.
Editor : AB Kurniati
