"Padahal, dengan mengalirnya air di saluran irigasi, akan membuat sumur warga kembali mengalir mata airnya. Karena, sumur warga di dua kecamatan ini, mayoritas merupakan air permukaan," tegas wakil rakyat dari Dapil Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan itu.
Rafdi memahami, Perumda AM Padang tidak bisa melayani warga di dua kecamatan itu secara langsung.
Karena, mayoritas warga yang alami kekeringan, tidak tercatat sebagai pelanggan perusahaan air ledeng itu.
"Karena bukan pelanggan Perumda AM, kami minta Pemko Padang untuk memasok air bersih pada daerah terdampak kekeringan ini. Apakah itu dipasok truk air milik BPBD, Damkar atau melalui hidrant umum (HU) milik Dinas PUPR," tegas Rafdi.
Merespon kasus kekeringan yang disampaikan Rafdi ini, Kadis PUPR Padang, Tri Hadi Yanto menyebut, dirinya akan segera berkoodinasi dengan Pemprov Sumbar dan Balai Wilayah Sungai (BWS) V.
Tri saat dikonfirmasi usai rapat kembali menegaskan, Dinas PUPR Padang tidak bisa ikut berkontribusi mengatasi jebolnya tanggul sementara sepanjang 10 meter itu, terkait kewenangan penanganan sungai yang ada di lingkup pemerintahan provinsi dan BWS.Sumur Bor
Ketua DPRD Padang Muharlion mengungkapkan, pembuatan sumur bor merupakan salah satu solusi jangka menengah dalam penanganan kasus kekeringan. Diperkirakan, dibutuhkan minimal 200 titik sumur bor di daerah yang alami kekeringan.
"Pengalaman kami dalam membuat sumur bor, untuk bisa mendapatkan air bersih, butuh kedalaman sampai 60 meter. Pengerjaannya butuh waktu sampai satu bulan dengan menggunakan peralatan mesin," ungkap Muharlion.
Editor : AB Kurniati
