“Sebanyak 357 unit sudah mulai dikerjakan dengan progres bervariasi, antara 15 hingga 60 persen, tergantung kondisi lokasi,” jelas Rudi.
Namun, tidak semua titik dapat langsung dibangun. Sebanyak 55 unit Huntara di Kecamatan Palupuh masih tertunda karena kondisi lahan dinilai tidak aman.
Berdasarkan kajian BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, lokasi tersebut memiliki tingkat kemiringan lebih dari 20 persen dan tidak direkomendasikan untuk pembangunan Huntara.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, menyebut penurunan jumlah Huntara juga dipengaruhi oleh pilihan sebagian warga yang lebih memilih skema Dana Tunggu Hunian (DTH), serta keterbatasan lahan untuk Huntara mandiri.
“Tidak semua warga terdampak memilih tinggal di Huntara. Ada yang memilih DTH, ada juga yang terkendala kepemilikan lahan yang sesuai persyaratan teknis,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan, di beberapa kecamatan, termasuk Ampek Koto, terdapat calon penerima yang mengundurkan diri setelah verifikasi lapangan dilakukan. Hal ini membuat pemerintah daerah harus kembali menyesuaikan data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal memastikan pembangunan Huntara tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi secara virtual dari Posko Bencana di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, awal pekan ini.
Menurutnya, Huntara di kawasan SDN 05 Salareh Aia dijadwalkan akan diresmikan dalam waktu dekat, yakni pada Jumat mendatang. Sementara lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Masih ada pekerjaan penting yang harus dituntaskan, seperti saluran pembuangan, listrik, WC, dan sarana pendukung lainnya. Huntara harus benar-benar layak huni sebelum ditempati,” tegasnya.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
