BUKITTINGGI — Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri dan SMA, SMK dan SLB swasta ber Kartu Keluarga (KK) Bukittinggi hanya bagi siswa masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpotensi membuat pihak sekolah kelabakan.Bagaimana tidak, keuangan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah setiaptahunnya dipastikan dananya tersedia, salah satunya dari BKK tersebut, kini bakalan berkurang.
“Pemberian BKK dari Pemerintah Kota Bukittinggi bagi siswa warga Bukittinggi sangat lah membantu operasional sekolah,” ujar Kepala SMK Negeri 1 Kota Bukittinggi, Gustian Budiarto di Bukittinggi, Senin (14/4/2025).Kata dia, pemberian BKK hanya bagi siswa masuk DTKS mungkin jumlahnya tidak lagi banyak, dari penerima BKK yang tercatat sebelumnya 490 siswa.
Dengan jumlah siswa 490 dapat BKK senilai Rp185.000 per orang mencapai Rp90.650.000 per bulannya. Jika per tahun akan berjumlah Rp1.087.800.000.Disampaikan, data saat ini masuk dari siswa memiliki DTKS masih berproses. Kalau sudah final, kemungkinan jumlahnya kurang dari 100 siswa sebagai penerima BKK untuk tahun 2025 ini.
Untuk diketahui, dana BOS siswa SMK per siswa per tahun sebesar Rp1.600.000. Jumlah siswa SMK Negeri Bukittinggi 1.952 orang, sehingga total BOS setahun didapatkan Rp3.123.200.000.“Di SMK N 1 dana yang dibutuhkan mendukung seluruh kegiatan operasional sekolah Rp6 miliar per tahun. Sedangkan dana BOS tersedia sekitar Rp3 miliar,” paparnya.
Menurut dia, dana BOS sebesar Rp3 miliar itu, kemudian adanya biaya komite per bulan oleh siswa nominalnya bervariasi tidak menyeluruh Rp185 ribu per bulan.Jika jumlah siswa tadinya ada 1.952 dikurangi dari jumlah siswa dapat bantuan BKK 490 orang, akan ada sebanyak 1.462 siswa lagi melakukan pembayaran komite secara mandiri.
“Jadi bantuan BKK itu dananya dapat dipastikan sebesar Rp185 ribu masuk setiap bulan, lantaran sudah dianggarkan pemerintah punya program BKK,” sebutnya.Hal sama disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi, Meri Desna. Kata Meri, siswa penerima BKK kalau hanya yang masuk DTKS akan berpengaruh dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.Menurut dia, siswa penerima BKK untuk SMK Negeri 2 berjumlah 573 orang, yaitu per bulan per siswa sebesar Rp125.000, jika se tahun akan mencapai Rp859.500.000.“Bantuan BKK tersebut jelas dan pasti nilainya karena sudah dialokasikan. Jadi kami sangat terbantu dalam pembiayaan kegiatan sekolah,” ungkapnya.
“Memang ada uang komite siswa yang nominal paling tinggi Rp125 ribu per bulan. Siswa di luar dari penerima BKK itu, tidak semua membayar uang komite sebesar Rp125 ribu, selain jauh di bawah dari Rp125 ribu, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali,” sebut Meri.Disebutkan, keterbatasan dana guna mendukung semua kegiatan untuk pembiayaan kegiatan sekolah dan juga proses belajar mengajar, BKK adalah solusi dari kekurangan dana.
Menurut dia, idealnya, dana dibutuhkan guna mendukung pendidikan senilai Rp5 juta per siswa per tahun.Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi pada tahun 2025 telah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar lebih untuk membayarkan iuran komite pelajar.
Dana tersebut dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan juga dana hibah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan.Penganggaran dana ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp9.753.000.000 dan bantuan hibah senilai Rp4.715.645.000.
Editor : Mangindo Kayo
