BUKITTINGGI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi telah menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp750 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp160 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp590 miliar.Pendapatan daerah sebesar Rp750 miliar tersebut, telah disahkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Nota persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2023 telah ditandatangani pemerintah kota Bukittinggi dan DPRD pada rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Jumat (18/11/2022).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua DPRD, Rusdi Nurman dan Nur Asra serta sejumlah anggota dewan. Hadir pada paripurna unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Bukittinggi Martias Wanto, para pimpinan OPD, Camat dan lurah se kota Bukittinggi.
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial saat membuka sidang paripurna mengatakan, APBD merupakan implementasi dari rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk rencana keuangan tahuna daerah yang disetujui oleh DPRD."Rangkaian proses penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023, yang telah disepakati melalui nota kesepakatan bersama pada 15 Agustus 2022 antara DPRD bersama Pemko Bukittinggi," ucapnya.
Disampaikan Beny, rancangan Perda tentang APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2023 telah dihantarkan oleh wali kota pad 9 September 2022.
Selanjutnya Beny menyebutkan, telah juga dilakukan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap renperda pada 12 September 2022, dan jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada 13 September 2022."Finalisasi raperda dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD, dengan telah mendapat pesetujuan dalam rapat gabungan komisi dan paripurna internal pada 17 November 2022," sebutnya.
Dalam kesempatanya juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi Dedi Fatria menyebutkan, pada tahun 2023 sumber penerimaan utama pembiayaan daerah ditetapkan berasal dari Silpa tahun 2022 sebesar Rp43 miliar."Setelah pembahasan menjadi Rp82 miliar atau naik sebesar Rp39 miliar, dimana pengeluaran - setelah pembahasan tidak dianggarkan - pembiayaan daerah Rp0," tuturnya.
Paripurna juga menyampaikan padangan fraksi. Dalam padangan enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi rata-rata menyetujui nota keuangan APBD 2023.
Fraksi Gerindra yang dibacakan Shabirin Rachmat menyampaikan, efektivitas penyelenggaraan ABPD diperlu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga semua program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu."Program prioritas dapat terlaksana secara maksimal, berkualitas dan tepat waktu agar tidak hanya sekedar terserap, namun memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah serta memberi stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat," paparnya.
Fraksi PKS dibacakan Ibra Yaser berharap pemerintah beserta seluruh stakeholder yang ada untuk mengoptimalkan RAPBD tahun 2023 untuk menjadi jalan dan jembatan bagi terwujudnya visi dan misi Kota Bukittinggi yang dicita-citakan bersama.Sementara dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Erdison Nimli membacakan, Ranperda APBD tahun 2023 harus benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kotentuan dan regulasi yang ada.
"Dalam rangka upaya peningkatan ekonomi masyarakat, fraksi demokrat selalu mendorong dan mendukung upaya pemerintah kota bukittinggi untuk selalu melibatkan UMKM dan pengusaha lokal dalam setiap kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan belanja pemerintah," harapnya.
