Wako Erman Safar Jelaskan Penyusunan R-APBD Perubahan tahun 2022 dan R-APBD 2023

BUKITTINGGI - DPRD Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar rapat paripurna Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat Jumat (9/9/20222)."Paripurna yang berlangsung saat ini mendengarkan pemandangan umum enam fraksi atas hantaran R-APBD Perubahan 2022 dan R-APBD 2023," ujar ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial yang memimpin rapat di ruang paripurna kantor perwakilan rakyat kota itu.

[caption id="attachment_630" align="alignnone" width="830"] Paripurna DPRD Bukittinggi[/caption]Fraksi Nasdem-PKB melalui juru bicara, Zulhamdi Nova Candra, mengapresiasi kerja keras Pemko dalam merealisasikan pendapatan dan anggaran.

"Harmonisasi anggaran perubahan tahun 2022 dan harmonisasi rencana anggaran 2023 juga perlu diperhatikan. Apakah PAD yang akan dinaikkan atau belanja yang akan dikurangi," "jarnya.Dedi Fatria dari Fraksi Amanat Nasional Persatuan mengingatkan Pemko agar dibutuhkan evaluasi mendalam, khususnya pada pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Di APBD 2023, TAPD dan SKPD hendaknya dilakukan penyisiran secara informal. Selain itu, kepala daerah juga melakukan evaluasi pada semua lini SKPD agar capaian APBD 2022 sesuai harapan," katanya.Dari Fraksi Golkar yang dibacakan H. Syafril, mengatakan bagaimana solusi untuk anggaran yang dihilangkan dalam program UMKM.

Ia juga mempertanyakan terkait program perbaikan RTLH melalui DAK dari 50 unit menjadi 29 unit.Erdison Nimli juru bicara fraksi Demokrat menyampaikan bahwa fraksinya meminta agar penyerapan anggaran bukan sekadar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.

"Pemko Bukittinggi perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar APBD perubahan dapat dimaksimalkan guna menjawab kebutuhan langsung masyarkat," ujarnya.Shabirin tambahkan, pengelolaan keuangan daerah yang baik hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapan. Oleh sebab itu, kata dia, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah, terutama yang bekerja diatas legalitas dan legitimasi masyarakat.

Pada paripurna tentang jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 Selasa (12/9/2022) yang dihadiri Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial, menjelaskan, APBD pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan.Kata dia, rangkaian proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 berupa target dan kinerja program dan kegiatan, telah disepakati pada 15 Agustus 2022 lalu.

Begitu juga, lanjut Beny, terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Pada tanggal 5 September 2022 juga telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 oleh DPRD dan Pemko Bukittinggi.Sementara, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menjelaskan, penyusunan R-APBD Perubahan tahun 2022 dan R-APBD 2023 diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS Perubahan 2022 dan R-KUA PPAS 2023.

"Keduanya telah disepakati Pemko dan DPRD Bukittinggi dalam paripurna sebelumnya," sebut Wako.Disampaikan Wako Erman, struktur R-APBD Perubahan tahun anggaran 2022 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 706.442.102.795,-,. Turun Rp 11.205.430.192 dari target pendapatan sebelum perubahan.