PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyoroti dampak kebijakan fiskal nasional terhadap daerah saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Istana Gubernuran, Senin (20/4/2026).
Kunjungan ini menjadi forum strategis membahas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah yang dinilai masih menyisakan berbagai tantangan di lapangan.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekaligus menyerap masukan langsung dari pemerintah daerah.
“Kami melihat ada kebijakan pusat yang saat dirumuskan berjalan baik, namun dalam implementasinya justru menjadi beban bagi daerah,” ujarnya.
Sejumlah isu krusial yang dibahas meliputi skema dana bagi hasil berbasis kinerja, perubahan komposisi pajak kendaraan bermotor, serta potensi ketimpangan fiskal antar daerah.
Mahyeldi menegaskan kebijakan fiskal pusat sangat memengaruhi stabilitas pembangunan daerah serta hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota.Ia menyoroti kebijakan opsen pajak yang kini langsung diterima kabupaten/kota yang di satu sisi memberi kepastian penerimaan namun mengurangi ruang fiskal provinsi.
“Sekarang daerah dengan potensi kecil akan tetap menerima dalam jumlah kecil sehingga perlu perhatian agar semangat kebersamaan tetap terjaga,” ungkapnya.
Mahyeldi juga menyinggung persoalan perusahaan yang beroperasi di daerah namun berkantor pusat di luar wilayah sehingga potensi pajak tidak optimal diterima daerah.
“Ini perlu kita kaji bersama agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan daerah tempat aktivitas ekonomi berlangsung,” katanya.
Editor : Pariyadi Saputra
