KABUPATEN AGAM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menggelar rapat koordinasi virtual membahas percepatan penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak longsor dan banjir.
Rapat yang dipimpin Sekda Sumbar Arry Yuswandi itu turut diikuti Wakil Gubernur Vasko Ruseimy serta seluruh kepala daerah se-Sumbar. Dari Kabupaten Agam, kegiatan dipusatkan di Balairung Rumah Dinas Bupati, Rabu (10/12/2025).
Bupati Agam Benni Warlis dan Wakil Bupati Muhammad Iqbal hadir langsung bersama jajaran, termasuk Kalaksa BPBD Agam Rahmad Lasmono dan mantan Tenaga Ahli BNPB, Enny Supartini.
Fokus pembahasan mengarah pada percepatan penanganan warga yang tinggal di zona merah dan sudah tak layak dihuni.
Pemerintah pusat telah menetapkan standar huntara berukuran 3,6 x 4,8 meter dengan fasilitas kamar mandi 1,2 x 1,2 meter.
Wagub Sumbar menekankan bahwa Presiden RI memberi perhatian penuh terhadap penanganan bencana di Sumbar, terutama pembangunan huntara bagi penyintas.
“Data penerima manfaat harus benar-benar valid. Pastikan tak ada warga terdampak yang terlewat,” tegasnya.Rapat juga menyinggung potensi bencana lain, termasuk ancaman erupsi Gunung Marapi.
Penentuan lokasi relokasi diminta berbasis kajian ilmiah agar masyarakat ditempatkan di area yang benar-benar aman.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntara dan menunggu arahan lebih lanjut dari provinsi serta pemerintah pusat. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
