Selain fokus penyelesaian program 2025, Komisi V menekankan bahwa kegiatan strategis tahun 2026 harus memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung keselamatan dan keamanan di seluruh simpul transportasi, termasuk bandara, pelabuhan, terminal, serta layanan keperintisan. Penguatan sistem informasi transportasi terpadu juga menjadi elemen penting dalam rekomendasi tersebut.
Komisi V turut mendorong peningkatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui modernisasi infrastruktur, penguatan tata kelola badan usaha, serta penerapan skema kerja sama dengan badan usaha di sektor transportasi.
Pagu awal Kemenhub tahun 2025 adalah sebesar Rp31,45 triliun yang kemudian sempat mengalami rekonstruksi efisiensi sebesar Rp13,73 triliun sehingga menyisakan pagu efektif senilai Rp17,72 triliun apda Januari 2025.
Selama tahun 2025, pagu anggaran Kementerian Perhubungan mengalami beberapa kali perubahan akibat rekonstruksi efisiensi, relaksasi efisiensi dan luncuran TA 2024. Terakhir, pagu efektif yang disepakati pada September 2025 lalu adalah sebesar Rp29,5%.Data terbaru yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan dalam rapat tersebut, realisasi anggaran Kemenhub per 17 November 2025 adalah sebesar 65,52% atau seniai Rp19,33 trilun dari total pagu efektif Rp29,5 triliun. Sedangkan nilai anggaran Kemenhub untuk tahun 2026 adalah Rp28,48 triliun dan 59 persennya dialokasikan untuk infrastruktur konektivitas. (*)
Editor : Irfan Taufik, S. TP
