Oleh : Kh.Zulkifli Ahmad Jundim LC**
IBADAH UMROH , sebagaimana kita ketahui bersama, bukanlah sebuah perjalanan biasa.
Akan tetapi sebuah perjalanan ibadah yang sangat luar biasa dan penuh makna dengan do'a serta membutuhkan pengorbanan pun deraian air mata.
Terkait hal itu, pemerintah telah resmi mengesahkan Undang-Undang no 14 tahun 2025 tentang Perjalanan Ibadah Imroh Mandiri Tanpa Melalui Biro Resmi yang berizin.
Umroh mandiri, memungkinkan jemaah memilih waktu yang fleksibel, rekomendasi transportasi sesuai kantong, apakah naik taksi, bus ataupun kereta.
Di sisi lain, pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab dan para mafia tiket, visa, hotel dan transportasi, pastinya akan memanfaatkan celah ini sebagai peluang untuk menipu dan mencari keuntungan.
Sedangkan travel yang punya izin resmi saja masih banyak yang terkena kasus dan tertipu oleh mafia mafia tersebut apalagi masyarakat awam yg masih lugu dan polos, pastinya mereka akan jadi santapan empuk
"Karena jemaah masih banyak yang polos dan lugu kemungkinan besar akan banyak terjadi Korban Penipuan dengan Kehadiran Umroh Mandiri"
Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur bahwasanya penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilakukan secara mandiri tanpa melalui biro travel, tentu timbul pertanyaan sederhana, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi risiko pada jemaah umroh mandiri yang bersangkutan?
Diantara risiko yang mungkin dihadapi adalah :
Editor : Hamriadi S Sos ST
