"Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan," tegas Sukamta.
Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri ini pun mendorong PBB agar melaksanakan evaluasi menyeluruh. Khususnya, kata Sukamta, evaluasi mengenai mekanisme perlindungan pasukan perdamaian UNIFIL agar sesuai realitas ancaman di lapangan.
"Kami mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan,” jelas Legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
“Selain itu, diperlukan langkah investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden ini, guna memastikan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban," lanjut Sukamta.
Lebih lanjut, Sukamta juga mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan komprehensif terkait aspek keamanan dan pola penugasan prajurit setelah tewasnya Praka Rico.
"Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit dalam misi perdamaian, tanpa mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global," terangnya.Sukamta mengingatkan, perdamaian dunia tidak boleh dibayar dengan pengorbanan yang sia-sia, termasuk dari prajurit yang bertugas.
"Setiap prajurit yang gugur harus menjadi pengingat bahwa upaya menjaga perdamaian memerlukan sistem yang kuat, perlindungan yang memadai, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas internasional," ujar Sukamta.
"Semoga para prajurit yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tutupnya. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
