JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI.
"Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan dan perhatian pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif," ujar Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Ia menegaskan dukungannya terhadap alokasi anggaran yang disiapkan.
"Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu.
Diketahui, Kemendagri merinci kebutuhan anggaran pemulihan yang meliputi Rp33,75 triliun untuk Provinsi Aceh, Rp13,5 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat, seperti sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, serta kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya. Infrastruktur ini dinilai vital untuk memastikan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.“Dalam konteks penganggaran tahun 2026, penting adanya sinergi dan koordinasi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat terdampak,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Terakhir, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat II ini menyambut baik komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam mempercepat pemulihan.
"Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas Politisi Fraksi PKS ini.
Kolaborasi yang kuat akan mempercepat kebangkitan roda ekonomi daerah serta memastikan pelayanan publik di wilayah terdampak dapat segera pulih dan berfungsi optimal. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
