“Jangan sampai kita terpecah karena informasi yang tidak benar. Kekompakan harus tetap dijaga,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, salah seorang warga, Asmaniar dari suku Mandailing, menanyakan terkait izin berkebun di lahan pasum tersebut.
Menjawab hal itu, ninik mamak menyatakan masyarakat, khususnya warga Jorong Padang Mardani, diperbolehkan memanfaatkan lahan pasum untuk tanaman jangka pendek, selama mengikuti aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.
Namun ditegaskan, tidak akan ada ganti rugi bagi penggarap apabila pembangunan sudah dimulai. Meski demikian, pemerintah nagari tetap mengedepankan toleransi, terutama terhadap tanaman yang sedang menunggu masa panen.
Dalam kesempatan itu, Ketua KAN Manggopoh yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PAN Komisi II, R. Dt. Tumbijo menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
“Bantuan akan terus kita dorong melalui kelompok tani, salah satunya lewat dana pokok pikiran (pokir),” ujarnya.Ia juga mengajak masyarakat untuk bersinergi dengan TNI, khususnya personel Batalyon TP 897/Singgalang yang saat ini tengah membangun markas di wilayah tersebut.
Pertemuan berlangsung kondusif dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di akhir kegiatan, ninik mamak kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan serta batas-batas lahan pasum Nagari.
“Yang paling utama, tetap kompak dan saling menjaga demi kemajuan Nagari Manggopoh,” tutupnya. (*)
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
