“Data yang akurat akan memastikan perencanaan dan realisasi anggaran selaras serta berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pendampingan terhadap pengelolaan APBD agar tetap sesuai regulasi dan berjalan secara tertib.
Pemko juga diminta memastikan kesiapan data APBD, laporan pengawasan APIP, serta laporan triwulanan yang akan disampaikan pada awal April mendatang.
Sementara itu, Bachril Bakri menyampaikan, alokasi TKD 2026 untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak mengalami pemotongan, melainkan dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah terdampak bencana. (*) Editor : Irfan Taufik, S. TP
