PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan pascabencana alam. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama PDAM Kota Padang, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta OPD terkait lainnya yang dilaksanakan pada Kamis, (22/1/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti masih adanya sejumlah wilayah yang hingga kini belum terdata secara menyeluruh dan belum terlayani secara optimal.
Kondisi ini dinilai terjadi akibat lemahnya pemetaan wilayah terdampak serta kurang maksimalnya koordinasi di lapangan, sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kami minta ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab di lapangan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban hanya karena data yang tidak sinkron dan koordinasi yang lemah,” tegas Muharlion.
DPRD menilai bahwa dampak pascabencana yang diperparah oleh musim kemarau panjang telah menyebabkan menurunnya ketersediaan air bersih di berbagai kawasan.
Oleh karena itu, DPRD meminta agar penanganan dilakukan secara terintegrasi dengan sistem satu pintu dan satu komando, sehingga distribusi air bersih dapat dilakukan lebih merata dan tepat sasaran.BPBD Kota Padang dalam rapat tersebut menyatakan kesiapan untuk meningkatkan pelayanan distribusi air bersih dengan menambah armada mobil tangki melalui kolaborasi bersama Damkar, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PU, serta instansi terkait lainnya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran air bersih ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
Sementara itu, PDAM Kota Padang menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada pelayanan pelanggan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) PDAM.
Namun demikian, PDAM juga menyatakan dukungannya terhadap suplai air bersih bagi masyarakat terdampak melalui koordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Kota Padang.
Editor : AB Kurniati
