“Di tengah situasi darurat, arus informasi yang liar bisa memperburuk keadaan. Perlindungan anak dan keluarga terdampak harus menjadi prioritas, termasuk mencegah penyebaran foto atau data pribadi korban tanpa persetujuan pihak terkait,” ujarnya.
Mahfudz menegaskan bahwa penyelenggara platform harus meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan pengguna, terutama setelah penerbitan PP TUNAS terkait perlindungan anak digital.
“Platform harus responsif menurunkan konten hoaks dan berbahaya. Kita tidak boleh membiarkan algoritma mengorbankan keselamatan publik demi klik,” tegasnya.
Mahfudz menambahkan, pemerintah daerah dan aparat penanggulangan bencana perlu memperkuat kanal komunikasi resmi agar masyarakat tidak bergantung pada informasi liar, terlebih dengan adanya AI hari ini membuat orang mudah memanipulasi foto dan video untuk memperkeruh suasana.Menurutnya, informasi resmi harus tersedia dengan cepat, jelas, dan mudah diakses untuk memotong ruang gerak hoaks.
Editor : Hamriadi, S. Sos., S. T
