Oleh: Heri Tito Rinakdi, SH,.M.Kn(Notaris, Aktivis, Enterpreneur)
Penghujung Agustus 2025, bulan yang seharusnya penuh gegap gempita kemerdekaan, justru diwarnai dengan pekatnya asap kemarahan. Dari kota besar hingga kota kecil, jalanan kembali menjadi panggung rakyat. Aksi demonstrasi meletup serentak, bagaikan api yang menemukan minyak.Titik api itu jelas, sebuah rekaman viral ketika mobil rantis Polri melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online. Video itu meluncur di jagat digital dengan kecepatan internet tinggi, menyebar dari layar ke layar, dan menyulut bara di dada rakyat.
Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, menyebut peristiwa ini hanyalah puncak dari akumulasi. Rakyat sudah lama jenuh dengan kebijakan publik yang berbelok dari kepentingan mereka.Dari sikap arogan para menteri, perilaku tak pantas anggota DPR RI, hingga ketimpangan ekonomi yang makin melebar, semua menumpuk jadi bom waktu.
Rumah-rumah pejabat jadi sasaran amarah. Gedung DPR dan fasilitas umum di beberapa daerah luluh lantak. Inikah provokasi? Atau sekadar reaksi spontan rakyat yang sudah muak? Jawabannya sederhana: bila minyak sudah tertumpah, api hanya butuh sedikit percikan.Kekecewaan yang Menumpuk
Kepercayaan yang dulu disematkan kepada para pemimpin, kini terkikis oleh skandal, korupsi, dan kebijakan tambal sulam. Rakyat hanya diminta datang ke bilik suara setiap lima tahun, lalu dilupakan. Aspirasi tersumbat, kritik ditolak mentah-mentah.Maka, jalanan pun menjadi ruang sidang terakhir bagi rakyat. Demonstrasi bukan sekadar gaduh, ia adalah bahasa dari mereka yang tak lagi punya saluran untuk bersuara. Ketika demokrasi gagal mendengar, rakyat memilih berteriak di aspal.
Stagnasi Ekonomi NasionalFaktor perut tidak bisa diabaikan. Harga sembako melesat, pekerjaan makin sulit, jurang antara kaya dan miskin makin menganga. Di tengah kondisi itu, pemerintah malah sibuk menambah tunjangan pejabat. Ironi bukan?Lebih parah lagi, ekonomi global yang lesu ikut menyeret ekonomi nasional. Investasi seret, proxy war dunia bikin investor ragu, sementara kreativitas pemerintah pusat untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri justru stagnan. Program UMKM hanya jadi jargon setengah hati.Pemerintah daerah pun megap-megap, apalagi setelah transfer dana pusat dipangkas hingga 40%. Banyak kepala daerah mencari celah dengan menaikkan pajak daerah. Wajar jika rakyat marah, bahkan menggugat pemimpin pilihan mereka sendiri di pilkada 2024 lalu.
Momentum Kreatifitas DaerahNamun, dari gejolak ini, ada celah harapan. Justru saat pemerintah pusat goyah, daerah harus lebih berani berdiri di atas kaki sendiri. Potensi lokal jangan lagi hanya jadi wacana, tapi prioritas nyata.
Ekonomi daerah bisa tumbuh jika pemerintah daerah benar-benar jadi fasilitator, membuka jalan, bukan menghalangi. Biarkan masyarakat menentukan jalannya sendiri. Konsisten, tertib, dan tepat sasaran. Karena menunggu uluran tangan pusat, sama saja menggantungkan nasib pada awan yang tak pasti.Di saat pusat sibuk dengan kursi dan gengsi, daerah seharusnya fokus pada nasi. Ingatlah pepatah lama: “Dimana ada kemauan, disitu ada cuan.”
Merdeka bukan sekadar simbol, tapi keberanian untuk mandiri. Semoga bangsa ini segera pulih, dengan semangat yang lahir dari akar rumput, bukan sekadar retorika dari podium.(Bukittinggi, Rabu 3 September 2025)
Editor : Mangindo Kayo